Kajian Pola Kebijakan Pendidikan 70:30 “Prospek Pengembangan SMK di Kota Cimahi”
Kajian Pola
Kebijakan Pendidikan 70:30
“Prospek
Pengembangan SMK di Kota Cimahi”
Oleh : Dr.
Nurudin, MM
Salah satu persoalan di bidang
pendidikan yang telah lama menjadi wacana publik adalah adanya kesenjangan atau
gap antara kualitas SDM yang dihasilkan oleh institusi pendidikan dengan kualitas
SDM yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Pada level
pendidikan menengah, para lulusan SMA pada umumnya tidak memiliki keahlian atau
keterampilan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Dengan demikian meskipun Dunia
Usaha dan Dunia Industri berkembang
dan lapangan kerja terbuka, namun para lulusan SMA tetap tidak dapat mengisi
peluang kerja tersebut karena rendahnya pendidikan keahlian yang mereka
dapatkan selama mengikuti pendidikan di SMA.
Persoalan
tersebut nampaknya telah menjadi perhatian serius dari para pengambil kebijakan
di bidang pendidikan di tingkat Nasional dalam hal ini Departemen Pendidikan
Nasional (Depdiknas). Dalam Rencana Strategis (renstra) Departemen Pendidikan Nasional
(Depdiknas) tahun 2004-2009 disebutkan bahwa tingginya angka pengangguran
terdidik dari lulusan pendidikan menengah yaitu mencapai 65%. Hal ini juga
sesuai dengan salah satu hasil penelitian penulis (Disertasi) 2013, bahwa hasil
penguasaan Kompetensi Keahlian yang dimiliki siswa SMK belum sepenuhnya sesuai
dengan tuntutan DUDI,
Dalam rangka
menciptakan para lulusan sekolah menengah yang memiliki keahlian dan
keterampilan, maka melalui Renstra Kementerian Pendidikan Nasional
(Kemendiknas) 2010-2014 disebutkan beberapa arah kebijakan pembangunan
pendidikan nasional 2010-2014 diantaranya adalah perlunya keselarasan antara
pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pada penjabarannya
ditegaskan bahwa hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan DUDI. Untuk
mewujudkannya, maka salah satu langkah atau kebijakan yang harus diambil adalah
menyelaraskan rencana pengembangan layanan pendidikan
dengan rencana pengembangan industri, rencana pengembangan wilayah dan rencana
investasi. Langkah ini dengan sendirinya mengisyaratkan pentingnya membangun
kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan dengan pelaku Dunia
Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk
merancang pengembangan pendidikan agar sesuai dengan pengembangan ekonomi.
Bersamaan dengan itu, salah satu strategi pencapaian tujuan strategis yang
dimuat dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Nasional tahun
2010-2014 adalah penyediaan dan
peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK
berkualitas yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah
yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
SMK
sebagai model penyelenggaraan pendidikan yang dianggap relevan untuk
menjembatani kesenjangan antara hasil pendidikan dan kebutuhan Dunia
Usaha dan Dunia Industri (DUDI),
dalam perkembangannya justru tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Sementara itu, dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Pendidikan Nasional tahun 2005-2025 telah
diproyeksikan target pertumbuhan SMK secara bertahap dan berkelanjutan yang
mengarah kepada semakin banyaknya jumlah SMK dibandingkan dengan SMA hingga
mencapai rasio perbandingan 70:30 pada tahun 2025.
Untuk konteks
pembangunan di Kota Cimahi, rencana pengembangan SMK yang mengarah kepada
perbandingan 70:30 tersebut sangat relevan bila dikaitkan dengan Visi Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2012-2017,
yaitu: “Terwujudnya pendidikan yang berkualitas menuju masyarakat cerdas dan
berdaya saing”. Hal ini sejalan dan sangat mendukung dalam pencapaian Visi Kota
Cimahi tahun 2012-2017, yaitu; "MENUJU CIMAHI CERDAS".
Seperti
diketahui melalui situs http://dikmendisdikcimahi.com. Data jumlah SMK sampai tahun 2014 di
Kota Cimahi berjumlah 23, dengan 3 SMK Negeri dan 20 SMK Swasta. Sedangkan data
jumlah SMA di Kota Cimahi berjumlah 16 dengan 6 SMA Negeri dan 10 SMA Swasta.
Dengan demikian rasio saat ini antara SMK dan SMA adalah 59:41. Untuk mencapai
rasio 70:30 sebagaimana ada pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Pendidikan Nasional tahun 2005-2025, Kota Cimahi harus membangun SMK sebanyak
21 buah baik SMK negeri maupun SMK swasta agar tercapai rasio 70:30 pada tahun
2025. Apalagi kalau dilihat dari wilayah Kota Cimahi yang dikelilingi oleh
beberapa industri.
Berangkat dari
isu-isu strategis yang telah diungkap ke publik tersebut, maka pengembangan SMK
di Kota Cimah merupakan kebijakan yang cukup urgen dan dapat diharapkan menjadi
bagian penting dalam upaya mengurangi jumlah orang miskin dan pengangguran
serta turut memberikan kontribusi dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang handal di Kota Cimahi.
Pengembangan
SMK di Kota Cimahi juga memiliki korelasi positif terhadap upaya mewujudkan
Misi Pembangunan Kota Cimahi khususnya berkaitan
dengan enam Misi Kota Cimahi, yaitu: 1) Mewujudkan Kreativitas Dalam Segala Bidang,
2)Menigkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik, 3)Meningkatkan Kemampuan Dalam
Menanggapi Tantangan, 4) Tututan dan Kondisi Masyarakat Secara Cepat, 5).Mempertahankan
Dinamika Perikehidupan Dalam Pembangunan, dan 6) Mewujudkan Kesalehan Sosial
Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia.
Dari pemaparan
tersebut diatas dapat dilihat bahwa secara konseptual, pengembangan SMK (Pola
kebijakan pendidikan 70:30) sangat relevan, mendukung dan sejalan dengan
berbagai instrumen perencanaan pembangunan daerah Kota Cimahi. Namun pada
tingkat implementasinya, penerapan pola kebijakan pendidikan 70:30 tentu,
memerlukan kajian yang mendalam dan konfrehensif.
Sehubungan
dengan itu, maka kajian pola kebijakan pendidikan 70:30 diarahkan untuk dapat
menghimpun sebanyak-banyaknya data dan informasi tentang keadaan objektif SMK
di Kota Cimahi beserta variabel-variabel lainnya yang diperkirakan turut
berpengaruh terhadap pengembangan SMK. Melalui dukungan data dan infomasi yang
lengkap yang dianalisa dan diolah dengan menggunakan sistematika, prosedur dan
kaidah-kaidah penelitian ilmiah, maka diharapkan pelaksanaan kegiatan kajian
pola kebijakan pendidikan 70:30 dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang
berkualitas yang dapat diandalkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi
Pemerintah Daerah serta stakeholders terkait dalam rangka merumuskan dan
menetapkan langkah-langkah kongrit pengembangan SMK di Kota Cimahi.
Referensi:
- Renstra Departemen Pendidikan
Nasional (Depdiknas) 2005-2009.
- Renstra Kementerian Pendidikan
Nasional (Kemendiknas) 2010-2014.
- Panduan Penelitian Kebijakan
Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
http://www.cimahikota.go.id/page/detail/9
Komentar
Posting Komentar